Pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan daerah istimewa tidak dapat terlepas dari kebijakan desentralisasi fiskal asimentris.

Saya ingin katakan begini, problem utama kenapa ini tidak disahkan, karena ada narasi negatif yang selalu mendiskreditkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini untuk bisa disahkan. Apa yang paling menjadi ketakutan? Vish a vish undang-undang ini dengan pembangunan dan investasi atau konkrit manivesnya, korporasi-korporasi besar.

Pendekatan antropologi perlu ditekankan dalam pembahasan RUU MHA. Bagaimana pola penerapan hukum adat akan diberlakukan, hingga penyelesaian konflik-konflik terkait masyarakat ada, penting menggunakan pendekatan antropologi.

Dengan UU ini kelihatan jaksa beda dengan polisi, beda sama KPK, beda sama hakim. UU ini jenis kelaminnya sudah dipertegas satu persatu. UU ini juga menutupi kekurangan penegak hukum lain seperti KPK dan Kepolisian.

Kami memohon pada muktamirin untuk membahas secara khusus persoalan kekerasan seksual yang kian meningkat dengan beragam modusnya. Kami berharap ada rekomendasi khusus terkait persoalan ini agar menjadi energi perjuangan kami di forum legislasi.

Dia juga mengkritik penggunaan kata koalisi yang dianggap tidak ada dalam sistem presidensial yang digunakan oleh Indonesia. Menurutnya, koalisi hanya digunakan dalam sistem parlementer.

Agar target 14 persen tercapai butuh kerja keras. Bukan berarti yang ekonomi mampu terhindar stunting, jangan salah. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak itu perlu payung hukum, butuh pemerintah pusat dan daerah kerja sama.

Makanya namanya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, jadi selain Tipikor ini juga bisa dikenakan untuk tindak pidana yang lain, yang itu terutama membawa kerugian kepada negara, meskipun bukan karena korupsi.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merupakan UU No. 8 Tahun 1999 imemiliki substansi yang bermasalah.